Prabowo Panggil Sri Mulyani Bahas Strategi Kenaikan Pendapatan Negara

Foto : CNBC

EKSEMPLAR.COM - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana Negara sejak sore hingga malam hari ini. 

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas strategi peningkatan penerimaan atau pendapatan negara.

"Kita bahas mengenai penerimaan negara," ujar Sri Mulyani seusai pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Prabowo menekankan pentingnya peningkatan pendapatan negara, khususnya dalam hal menaikkan revenue ratio dan tax ratio terhadap produk domestik bruto (PDB).

 Target ambisius yang dicanangkan oleh Prabowo adalah menaikkan tax ratio hingga 23% dari angka stagnan selama satu dekade terakhir yang hanya berkisar 10%.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan tax ratio dan bagaimana upaya-upaya intensifikasi dan perbaikan administrasi," lanjut Sri Mulyani.

Pemerintah saat ini sedang mencari berbagai langkah strategis untuk mencapai target tersebut. 

Salah satu upaya yang tengah dibahas adalah intensifikasi perpajakan dan perbaikan administrasi. 

Namun, Sri Mulyani enggan mengungkapkan secara rinci apakah pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) akan menjadi salah satu solusi yang diambil.

Pendapatan Negara Alami Penurunan

Berdasarkan data terbaru, pendapatan negara per Februari 2025 tercatat sebesar Rp 316,9 triliun, turun 20,82% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 400,36 triliun. 

Penurunan ini juga terlihat dalam setoran pajak yang hanya mencapai Rp 187,8 triliun, mengalami kontraksi sebesar 30,19% dibandingkan Februari 2024 yang mencatat Rp 269,02 triliun.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp 76,4 triliun, turun 4,15% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 79,71 triliun. 

Di sisi lain, penerimaan dari bea dan cukai justru mengalami kenaikan sebesar 2,13%, dari Rp 51,50 triliun pada Februari 2024 menjadi Rp 52,6 triliun pada tahun ini.

Dengan target ambisius yang dicanangkan Prabowo, pemerintah diharapkan dapat menemukan solusi terbaik guna meningkatkan penerimaan negara dan mencapai target tax ratio 23% sebelum akhir masa jabatannya.***