Aliansi BEM SI Lepas Balon Hitam Simbol Penolakan Kenaikan PPN 12 Persen

Foto : Kompas

Jakarta, Eksemplar.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menunjukkan sikap tegas mereka terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. 

Sebagai bentuk protes, massa aksi melepas enam balon hitam bertuliskan "PPN" yang diikat dengan simbol panah ke atas, Jumat (27/12/2024), di Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat.

Balon-balon tersebut melayang perlahan ke udara, bergerak menuju Jalan MH Thamrin sebelum akhirnya menghilang di arah Tugu Tani. 

Aksi simbolis ini diiringi lagu anak-anak populer “Naik-naik ke Puncak Gunung” yang liriknya telah diubah untuk mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kenaikan pajak.

“Naik naik pajakku naik, tinggi tinggi sekali. Naik naik pajakku naik, tinggi tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat nestapa,” nyanyi massa aksi yang kompak mengenakan almamater dari berbagai universitas.

Massa yang hadir berasal dari berbagai BEM kampus, termasuk BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ), KBM STEI SEBI, dan Politeknik Negeri Media Kreatif. 

Selain lagu-lagu perjuangan seperti “Buruh Tani”, para mahasiswa juga membawa poster-poster yang menggambarkan keresahan mereka, salah satunya memuat karikatur yang menyerupai Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Simbol Penolakan Kenaikan PPN

Dalam aksi ini, Aliansi BEM SI menegaskan bahwa kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen akan semakin membebani masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. 

Menurut mereka, kebijakan tersebut tidak memperhatikan kondisi ekonomi rakyat yang saat ini masih berjuang pulih dari dampak pandemi dan perlambatan ekonomi global.

Salah satu mahasiswa yang hadir dalam aksi tersebut menyatakan, “Kenaikan PPN adalah bentuk ketidakadilan bagi rakyat kecil. Kami di sini menyuarakan aspirasi masyarakat yang terdampak.”

Aksi berlangsung damai di tengah penjagaan aparat keamanan. Massa aksi berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini demi kesejahteraan rakyat luas.***