EKSEMPLAR.COM, Kuningan - Pembentukan Provinsi Cirebon menjadi isu hangat yang terus berkembang di kalangan masyarakat Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan).
Wacana ini kembali mengemuka karena keinginan berbagai pihak agar wilayah timur Jawa Barat ini memiliki otonomi lebih besar untuk mengelola potensi daerah mereka secara mandiri.
Dr. H. Deni Hamdani, seorang birokrat senior di Kabupaten Kuningan yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kuningan, menegaskan pentingnya pembentukan Provinsi Cirebon demi kesejahteraan dan percepatan pembangunan.
Menurut Deni, pembentukan Provinsi Cirebon adalah sebuah keniscayaan yang mendesak untuk segera diwujudkan.
“Saya setuju atas rencana pembentukan Provinsi Cirebon itu. Sudah saatnya kita mandiri untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang ada di wilayah Ciayumajakuning,” ujar Deni dalam wawancara di gedung DPRD Kuningan pada Senin (28/10/2024).
Alasan Pembentukan Provinsi Cirebon
Deni menjelaskan bahwa kondisi geografis Ciayumajakuning yang strategis, namun justru menjadi salah satu kantong kemiskinan, menjadi alasan kuat perlunya pemekaran.
Menurutnya, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah tiga Cirebon yang kaya akan potensi pangan, ekonomi, dan pariwisata.
Dengan menjadi provinsi sendiri, diharapkan proses pembangunan di daerah tersebut akan berjalan lebih cepat, efisien, dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.
“Wilayah tiga Cirebon ini adalah kantong kemiskinan yang sangat membutuhkan perhatian serius. Kuningan, Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Majalengka seharusnya bisa tumbuh lebih baik dengan pemekaran ini,” kata Deni.
Kertajati, Calon Ibukota Provinsi Cirebon
Selain itu, Deni mengusulkan agar Kertajati di Kabupaten Majalengka dijadikan sebagai ibukota Provinsi Cirebon.
Lokasinya yang berada di tengah wilayah Ciayumajakuning dinilai strategis dan ideal sebagai pusat pemerintahan baru, mendukung kemudahan akses bagi masyarakat di seluruh wilayah Cirebon Raya.
Keberadaan Bandara Internasional Kertajati juga menjadi nilai tambah sebagai infrastruktur pendukung yang siap dikembangkan.
“Kita butuh kemudahan akses agar pelayanan lebih cepat. Bandara Kertajati ini bisa menjadi pintu gerbang ekonomi baru bagi masyarakat Ciayumajakuning,” tambah Deni.
Tantangan dan Harapan
Dalam proses pembentukan provinsi baru, Deni berharap para anggota legislatif di tingkat Provinsi Jawa Barat yang mewakili daerah pemilihan wilayah tiga Cirebon dapat mengawal inisiatif ini.
Ia menilai dukungan penuh dari para wakil rakyat akan sangat berarti dalam mempercepat pengkajian dan proses pemekaran wilayah ini.
Provinsi Jawa Barat yang kini berpenduduk sekitar 50 juta jiwa seringkali menghadapi tantangan berat dalam pemerataan pembangunan.
Dengan adanya Provinsi Cirebon, beban administratif diharapkan berkurang sehingga pembangunan dapat lebih efektif dan mendekatkan layanan kepada masyarakat.
“Anggota dewan dari wilayah tiga Cirebon wajib mengkaji dan mengawal pembentukan provinsi baru ini, demi kemajuan masyarakat yang mereka wakili,” tegasnya.
Pembentukan Provinsi Cirebon bukan sekadar gagasan pemekaran wilayah, namun merupakan upaya mendasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ciayumajakuning melalui tata kelola yang lebih sederhana dan cepat.
Didukung oleh potensi yang melimpah dan posisi strategis wilayah tiga Cirebon, inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan perubahan positif, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan mengoptimalkan pembangunan.
Pembentukan Provinsi Cirebon menjadi harapan baru bagi masyarakat di wilayah tersebut. Kini, dukungan masyarakat serta sinergi dari berbagai pihak menjadi kunci untuk mewujudkan mimpi ini agar dapat segera terealisasi, menjadikan Provinsi Cirebon sebagai provinsi mandiri yang maju dan sejahtera.***
