Notification

×

Iklan

Iklan


PBNU Tegaskan Larangan Kerja Sama dengan Lembaga Berafiliasi Israel

Sabtu, 20 Juli 2024 | Juli 20, 2024 WIB | 0 Views Last Updated 2024-07-20T15:39:05Z

 

PBNU Tegaskan Larangan Kerja Sama dengan Lembaga Berafiliasi Israel

EKSEMPLAR.COM - Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menegaskan larangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. 


Penegasan ini disampaikan melalui surat instruksi bernomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang diterbitkan untuk memperkuat kebijakan yang telah ada sejak masa kepemimpinan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.


Surat tersebut dikeluarkan menyusul polemik yang timbul setelah lima tokoh muda Nahdliyin melakukan pertemuan dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. 


Pertemuan tersebut mendapat sorotan luas setelah fotonya beredar di media sosial.


"Merujuk Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H/20 September 2021 M sebagaimana terlampir, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini," demikian bunyi surat edaran tersebut yang dikutip dari laman resminya pada Sabtu (20/7/2024).


Larangan Kerja Sama dengan Lembaga Berafiliasi Israel


Wakil Ketua Umum PBNU, H Amin Said Husni, menegaskan bahwa surat larangan tersebut telah ada sejak masa kepemimpinan KH Said Aqil Siroj dan masih berlaku hingga kini. 


"Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti AJC yang disebutkan secara eksplisit di dalam surat itu kan sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj," kata Amin Said Husni pada Jumat (19/7/2024).


Ia menambahkan bahwa larangan ini tetap berlaku tanpa ada pencabutan atau revisi. 


"Dan surat itu sampai hari ini tidak pernah dicabut, tidak pernah juga direvisi karena itu sifatnya masih berlaku," tegas Amin. 


"PBNU sekarang hanya menegaskan kembali, me-remind seluruh jajaran struktural Nahdlatul Ulama baik itu pengurus wilayah, pengurus cabang sampai ke paling bawah. Termasuk ke Banom dan lembaga-lembaga di lingkungan NU termasuk perguruan tinggi, pondok-pondok pesantren atau madrasah lain itu masih terikat keputusan PBNU," katanya.


Amin juga menyatakan bahwa PBNU akan melakukan pembinaan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. "Nanti akan ada pembinaan," tandasnya.


Lima Kader NU yang Bertemu Presiden Israel


Dilansir dari Kompas.com pada Jumat (19/7/2024), berikut adalah lima tokoh Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel:

  1. Zainul Maarif, dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) dan Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jakarta.
  2. Munawir Aziz, Sekretaris Umum Persatuan Pencak Silat yang juga Sekum Pagar Nusa.
  3. Nurul Barul Ulum, anggota dari Pimpinan Pusat Fatayat NU.
  4. Izza Anafisa Dania, anggota dari Pimpinan Pusat Fatayat NU.
  5. Syukron Makmun, Ketua Pengurus Wilayah NU Banten.


Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, meminta maaf secara resmi kepada semua pihak atas tindakan sejumlah kader NU tersebut. 


"Sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas, seluruhnya, bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel, melakukan engagement di sana. Kami mengerti dan sangat memaklumi, dan kami merasakan hal yang sama bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak patut di dalam konteks suasana yang ada saat ini," ujarnya, dikutip dari laman resmi NU pada Sabtu (20/7/2024).


Yahya juga menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui tentang pertemuan tersebut yang dilakukan secara personal oleh kelima tokoh tersebut. 


"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dari lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU ini, bahwa lembaga-lembaga ini, yang personelnya ada yang berangkat ke Israel itu, sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan, tidak ada pembicaraan kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempo hari itu adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tambahnya.


Informasi ini disadur dari berbagai sumber, bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca setia Eksemplar.com.*